Bahasa

Ganti Bahasa

Bahasa English

Dokumen Hukum

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010

Pemberian Status Negeri Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 4 Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010

Pemberian Status Negeri Pada Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 6 Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010

Pemberian Status Negeri Pada Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Blambangan Umpu

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pns Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010

Penggunaan Bahasa Daerah Dan Pakaian Daerah Di Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010

Pendelegasian Kewenangan Kepada Wakil Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010

Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

[Detail]
√ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025

[Detail]
√ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Trayek

[Detail]
√ Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008

Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas Perhubungan Untuk Menandatangani Surat Izin Trayek Dan Kartu Pengawasan Izin Trayek