Dokumen Hukum
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Pengawasan Keamanan Pangan
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Biaya Penunjukan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kbaupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2026
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Sekretaris Dearah Kabupaten Way Kanan Tahun 2026
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Derah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksaan Atas UU 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Untuk Panganenakaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Rencana Bisnis Strategis RSUD Zainal Abidin Pagaralam Tahun 2025-2030
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Penerima Pegawai Dari Tenaga Profesional Pada Rumah Sakit Zainal Abidin Pagaralam
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Zainal Abidin Pagaralam
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2026
√ Dokumen Risalah Pembahasan PHD Tahun 2025
Peraturan Bupati Tentang Pendelagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Perkebunan Tentang Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
Biarkan kosong jika tidak ingin diubah
